Vila Bukan Syarat Damai Sarwendah dan Ruben Onsu

Jaenudin menegaskan vila hanya muncul sebagai usulan dalam mediasi, bukan syarat bagi Ruben Onsu untuk menyetujui pencabutan gugatan hak asuh anak.

vila-bukan-syarat-damai-sarwendah-ruben-onsu

Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, membantah kabar bahwa sebuah vila menjadi syarat bagi Ruben Onsu agar gugatan hak asuh anak dicabut. Menurutnya, pembicaraan mengenai vila hanya berupa usulan yang muncul dalam mediasi di pengadilan, bukan kewajiban yang harus dipenuhi Ruben.

Klarifikasi itu disampaikan setelah isu vila sebagai bagian dari kesepakatan damai ramai diperbincangkan. Jaenudin menegaskan, pihaknya tidak pernah menetapkan properti tersebut sebagai syarat untuk menghentikan perkara hak asuh.

Usulan muncul saat mediasi di pengadilan

Jaenudin menjelaskan, mediasi memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk mengemukakan usulan penyelesaian. Dalam proses tersebut, pembahasan mengenai vila disebut sebagai salah satu gagasan yang disampaikan, bukan permintaan yang mengikat.

Perbedaan antara usulan dan syarat, kata Jaenudin, perlu diperjelas agar pembicaraan soal vila tidak dipahami sebagai alat pembayaran atau tuntutan yang harus disetujui Ruben. Ia membantah anggapan bahwa properti itu dipakai untuk menukar pencabutan gugatan.

“Padahal kan tidak,” ujar Jaenudin, seperti dikutip Okezone dari tayangan YouTube Intens Investigasi.

Dengan demikian, munculnya topik vila dalam mediasi tidak serta-merta berarti kedua pihak telah menyepakati hal tersebut. Pernyataan kuasa hukum itu juga tidak menyebut adanya keputusan final mengenai usulan tersebut.

Perkara hak asuh menjadi konteks pembicaraan

Isu ini berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan Sarwendah terhadap Ruben Onsu. Dalam proses penyelesaian perkara, mediasi menjadi tempat kedua pihak menyampaikan kemungkinan jalan keluar. Namun, berdasarkan penjelasan Jaenudin, penyebutan vila dalam forum itu tidak dapat disamakan dengan syarat pencabutan gugatan.

Okezone melaporkan, Jaenudin merujuk pada mekanisme mediasi di pengadilan yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ia menyebut masing-masing pihak memiliki kesempatan menyampaikan usulan dalam proses tersebut.

Rujukan itu menjelaskan konteks mengapa beragam gagasan dapat dibicarakan selama mediasi. Akan tetapi, Jaenudin tidak menyatakan bahwa usulan vila telah diterima atau menjadi bagian dari kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.

Belum ada keterangan soal kesepakatan vila

Klarifikasi dari pihak Sarwendah membatasi posisi vila sebagai bahan pembicaraan, bukan tuntutan wajib. Karena itu, kabar mengenai vila sebagai syarat damai perlu dibedakan dari keterangan kuasa hukumnya tentang proses mediasi.

Dalam informasi yang disampaikan Jaenudin, belum ada rincian mengenai kelanjutan pembahasan usulan tersebut maupun hasil akhir mediasi. Perkembangan perkara hak asuh dan ada tidaknya kesepakatan terkait vila belum dijelaskan lebih jauh.

Wartatoday