AI di Pengadilan: Hakim Tetap Memegang Kendali

AI dapat mempercepat pekerjaan rutin di pengadilan, tetapi hakim tetap harus memeriksa bukti, menilai fakta, dan bertanggung jawab atas putusan.

ai-di-pengadilan-hakim-tetap-memegang-kendali

Kecerdasan artifisial dapat membantu hakim menuntaskan pekerjaan rutin, tetapi tidak boleh mengambil alih penilaian fakta maupun keputusan perkara. Tantangan bagi pengadilan bukan sekadar memakai teknologi, melainkan memastikan hakim memahami batasnya dan tetap memegang kendali.

Gagasan itu dibahas dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3 yang diselenggarakan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung secara daring. Rangkaian pelatihan tersebut memuat sebelas materi dari akademisi, praktisi forensik digital, dan lembaga keamanan siber negara. Seperti dimuat di portal berita Mahkamah Agung, salah satu benang merah pembahasannya ialah risiko hakim tertinggal jika menolak AI, sekaligus bahaya ketika teknologi digunakan tanpa pemeriksaan kritis.

“AI won’t replace humans — but humans with AI will replace humans without AI,” kata Karim Lakhani, guru besar Harvard Business School. Pernyataan itu, yang awalnya ditujukan kepada pemimpin bisnis, relevan pula bagi dunia peradilan. Namun, pemanfaatan AI di ruang sidang bukan perlombaan untuk menyerahkan sebanyak mungkin tugas kepada mesin.

Pekerjaan rutin bisa dibantu, putusan tidak

AI sudah hadir dalam sejumlah kegiatan yang bersentuhan dengan pekerjaan aparatur peradilan, mulai dari pencarian dokumen hingga transkripsi dan penerjemahan. Dalam materi mengenai tata kelola AI di peradilan, Dr. Pratama D. Persadha menekankan bahwa pertanyaan utama kini adalah batas pemakaiannya, bukan lagi semata-mata apakah teknologi itu akan digunakan.

Manfaat praktisnya cukup jelas. Teknologi dapat membantu transkripsi, anonimisasi dokumen, pengelompokan berkas, serta penelusuran dokumen. Consultative Council of European Judges (CCJE) juga mencatat potensi AI untuk mengurangi pekerjaan berulang, mempercepat riset hukum dan penyusunan putusan, serta membantu konsistensi pengelolaan perkara.

Pembagian wilayah penggunaan menjadi penting. Ada pekerjaan yang dapat dibantu teknologi, sementara tugas seperti merangkum perkara, mencari yurisprudensi, dan menyusun kronologi perlu diawasi. Adapun penilaian fakta dan pembuktian, penafsiran hukum, musyawarah, keyakinan hakim, serta penetapan putusan tetap berada dalam ranah inti kewenangan hakim.

Pemisahan itu bukan soal menolak kemajuan. Jika urusan administratif dapat dikerjakan lebih efisien, waktu hakim dapat dialihkan untuk menimbang perkara. Namun, keluaran AI tetap perlu diperiksa sebelum menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Bukti digital menuntut pemeriksaan berlapis

Risiko muncul ketika AI generatif diperlakukan sebagai sumber kebenaran. Sistem semacam ini menyusun jawaban berdasarkan kemungkinan rangkaian kata, sehingga hasilnya bisa terdengar meyakinkan meski keliru. Perkara Mata v. Avianca di Amerika Serikat menjadi contoh yang dibahas dalam pelatihan: seorang advokat mengajukan memori berisi putusan fiktif yang dihasilkan ChatGPT dan kemudian dikenai sanksi pengadilan.

Masalah serupa menyentuh pembuktian elektronik. Dalam perkara di lingkungan peradilan agama, bahan yang dapat diajukan antara lain tangkapan layar percakapan dalam perkara perceraian, video terkait penelantaran anak pada sengketa hadhanah, serta foto atau rekaman mengenai kesepakatan pembagian warisan. Informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, tetapi keabsahan bentuknya tidak otomatis menjawab apakah isinya autentik.

Teknologi deepfake dapat menyintesis wajah, suara, dan dokumen sehingga tampak meyakinkan. Ada pula gejala sebaliknya, yakni bukti asli dituduh sebagai rekayasa untuk menimbulkan keraguan. Dr. Sulistyo dari BSSN menawarkan pemeriksaan berlapis: menelusuri asal bukti dan rantai penyimpanannya, memeriksa keutuhan berkas, meminta analisis teknis ahli, lalu mencocokkannya dengan bukti lain.

Dengan cara itu, hakim tidak cukup hanya melihat berkas atau rekaman. Keaslian dan konteksnya perlu diuji. Pemeriksaan teknis juga tidak menggantikan penilaian hakim, melainkan menjadi salah satu bahan untuk menilai bukti secara menyeluruh.

Tanggung jawab akhir tetap pada hakim

CCJE menegaskan bahwa keputusan yudisial hanya dapat dibuat oleh hakim dan tidak bisa diserahkan kepada teknologi. Kehadiran hakim dalam alur kerja belum tentu berarti kendali tetap berada di tangannya. Jika rekomendasi mesin diterima begitu saja dengan menekan tombol persetujuan, muncul risiko bias otomatisasi.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menempatkan tanggung jawab atas penetapan dan putusan pada hakim. Putusan juga harus memuat pertimbangan hukum dengan alasan dan dasar yang tepat. Beban tersebut melekat pada hakim, bukan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pekerjaan.

Kerangka yang ditawarkan dalam pelatihan itu menempatkan manusia sebagai pengendali keputusan yudisial. AI dapat menyajikan informasi, analisis, atau rekomendasi, tetapi pertimbangan dan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab hakim. Bagi pengadilan, pekerjaan berikutnya adalah menjaga agar pemanfaatan teknologi tidak mengaburkan batas tersebut.

Wartatoday