12.000 Pekerja Korut Diduga Jadi Korban Kerja Paksa
Laporan CSIS dan George W. Bush Institute menyebut 12.000 pekerja Korea Utara di pabrik drone Rusia mengalami dugaan pelanggaran HAM dan upah yang dipotong hingga 90 persen.
Sebanyak 12.000 warga Korea Utara yang bekerja di pabrik pesawat nirawak atau drone di Yelabuga, Tatarstan, Rusia, diduga mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat dan perdagangan manusia. Temuan itu tercantum dalam laporan bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan George W. Bush Institute yang terbit pada 14 Oktober.
Laporan tersebut menyoroti keterlibatan Rusia, Korea Utara, China, dan Iran dalam perluasan produksi drone di pabrik Yelabuga. Keempat negara, menurut kajian itu, memperoleh manfaat berbeda dari kegiatan produksi senjata yang juga berkaitan dengan perang Rusia melawan Ukraina.
Salah satu temuan utama menyangkut upah pekerja Korea Utara. Pyongyang disebut menahan hingga 90 persen dari penghasilan mereka, sehingga para pekerja hanya dapat menyimpan sebagian kecil dari uang yang diperoleh.
Upah pekerja disebut dipotong hingga 90 persen
Laporan itu menggambarkan pengiriman tenaga kerja Korea Utara sebagai bagian dari kesepakatan antarnegara. Rezim di Pyongyang, menurut dokumen tersebut, mengatur apakah para pekerja boleh pulang sekaligus mengumpulkan sebagian besar upah mereka.
Praktik itu, menurut laporan, memenuhi definisi kerja paksa. “Rezim Korea Utara menjual tenaga kerja warganya melalui perjanjian antarnegara, mengontrol apakah mereka boleh pulang, dan mengumpulkan sebagian besar upah mereka,” demikian bunyi laporan tersebut.
Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, mengatakan lokasi geografis negara-negara yang terlibat membuat intervensi internasional sulit dilakukan. Perbatasan yang berdekatan, serta posisi Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menjadi kendala dalam upaya menindak pelanggaran, menurut para narasumber yang dikutip DW.
Song Young-Chae, akademisi dan aktivis hak asasi manusia di Seoul, menyebut Pyongyang secara efektif memperbudak warganya demi keuntungan rezim. Ia menilai kondisi pekerja di Yelabuga bukan satu-satunya persoalan, seraya menyebut adanya warga Korea Utara yang bekerja di proyek konstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia dan di kamp penebangan kayu.
Produksi drone melibatkan empat negara
Laporan CSIS dan George W. Bush Institute juga memetakan kepentingan masing-masing negara dalam produksi drone di Yelabuga. Rusia disebut memperoleh akses ke lebih dari 5.500 drone setiap bulan untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina.
China, menurut laporan itu, menjadi pemasok utama komponen yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Komponen yang disebut mencakup baterai, perangkat elektronik internal, mesin, dan sistem navigasi.
Adapun Iran sebelumnya memasok Rusia dengan drone Shahed. Rusia kemudian memproduksi varian serupa di dalam negeri dengan peningkatan kualitas, yang dikenal sebagai Geran. Laporan tersebut menempatkan kerja sama produksi dan pasokan ini dalam konteks meluasnya penggunaan teknologi nirawak di medan perang.
Pinkston mengatakan konflik yang berlangsung memberi Rusia dan Ukraina pengetahuan penting mengenai peperangan modern. Korea Utara, ujarnya, mengamati perkembangan itu sambil mengembangkan kemampuan drone sendiri. Perkembangan tersebut, menurut Pinkston, berimplikasi terhadap upaya Korea Selatan mempertahankan kemampuan pertahanannya menghadapi senjata nirawak generasi baru Korea Utara.
Resolusi PBB dan terbatasnya ruang penindakan
Laporan bersama itu menyatakan Rusia dan Korea Utara melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2397 yang disahkan pada Desember 2017. Resolusi tersebut mewajibkan negara anggota memulangkan pekerja Korea Utara dalam waktu dua tahun.
Song mengatakan, upaya menghentikan perdagangan tenaga kerja itu menghadapi hambatan besar. Ia menyoroti kedekatan geografis Rusia dan Korea Utara serta sulitnya lembaga lain melakukan intervensi. Menurutnya, Rusia dan China mengabaikan resolusi PBB terkait persoalan tersebut.
Organisasi hak asasi manusia yang dipimpin Song berupaya meningkatkan perhatian terhadap nasib para pekerja. Mereka juga berusaha membentuk koalisi negara dan lembaga yang sependapat untuk melindungi pekerja Korea Utara, meski Song mengakui langkah itu tidak mudah.
Laporan tersebut mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan negara lain untuk membongkar jaringan perdagangan manusia dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Dokumen itu juga menyerukan penyelidikan multilateral oleh PBB.
Pinkston menilai pengabaian terhadap resolusi mengenai pekerja Korea Utara, proliferasi senjata, dan penjualan teknologi guna ganda menunjukkan lemahnya daya tekan sanksi PBB. Bagi para pekerja di Yelabuga, persoalan yang disorot laporan itu bukan hanya soal upah, melainkan juga kebebasan untuk menentukan nasib dan kembali ke negara asal. Sejauh mana desakan internasional dapat mengubah keadaan masih menjadi tantangan yang belum terjawab.
