Liberman Klaim AS Akui Palestina dalam Dua Tahun
Avigdor Liberman mengklaim AS akan mengakui negara Palestina dalam sekitar dua tahun dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB. Belum ada konfirmasi resmi dari Washington.
Pemimpin oposisi Israel, Avigdor Liberman, mengklaim Amerika Serikat akan mengakui negara Palestina dalam sekitar dua tahun, setelah masa jabatan Presiden Donald Trump saat ini berakhir. Pernyataan itu disampaikan Liberman di Universitas Reichman, dengan cakupan negara Palestina yang menurutnya meliputi Tepi Barat, Lembah Yordan, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Ketua partai Yisrael Beytenu tersebut menyebut pengakuan itu bukan sekadar kemungkinan. Ia mengaku telah berbicara dengan sejumlah pejabat Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional pada awal pekan ini. Menurut Liberman, pihak-pihak yang diajak bicara mendukung pengakuan terhadap negara Palestina.
Namun, pernyataan itu merupakan klaim Liberman. Dalam laporan yang dikutip Republika dari The Jerusalem Post, tidak disebutkan adanya pengumuman resmi pemerintah Amerika Serikat yang mengonfirmasi rencana atau jadwal pengakuan tersebut.
Liberman sebut AS akan mengajukan resolusi di PBB
Liberman memperkirakan Amerika Serikat akan memimpin pengajuan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga mengatakan Palestina akan menjadi negara “dalam segala arti kata yang sesungguhnya” dan memperoleh keanggotaan penuh PBB.
“Saya katakan dengan keyakinan 200 persen, Amerika akan memimpin pengajuan resolusi di Dewan Keamanan [Perserikatan Bangsa-Bangsa],” ujar Liberman, seperti dikutip The Jerusalem Post. Ia menggambarkan hasil yang diprediksinya itu sebagai sesuatu yang sulit dibatalkan.
Keanggotaan penuh PBB menjadi bagian penting dari klaim tersebut. Menurut laporan, persetujuan Amerika Serikat diperlukan karena negara itu merupakan anggota tetap Dewan Keamanan. Dengan demikian, skenario yang disampaikan Liberman mencakup dua hal: pengakuan atas negara Palestina dan langkah menuju keanggotaan penuh di organisasi dunia itu.
Wilayah yang disebut Liberman dalam pernyataannya—Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur—juga menjadi titik sensitif bagi Israel. Pengakuan yang mencakup kawasan-kawasan tersebut, menurut laporan, akan berdampak besar terhadap posisi Israel yang selama ini mencaplok wilayah-wilayah itu.
Tuduhan Liberman terhadap Netanyahu
Di hadapan audiens Universitas Reichman, Liberman juga menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengetahui rencana pengakuan tersebut, tetapi membiarkannya berjalan. Ia bahkan memperkirakan Netanyahu tidak lagi menjadi perdana menteri ketika pengakuan itu terjadi.
“Pendekatan keluarga Netanyahu adalah jika Bibi bukan perdana menteri, maka biarlah negara ini hancur,” kata Liberman. Ia menantang Netanyahu untuk menuntutnya atas pernyataan itu dan berjanji melepaskan hak imunitas parlementernya apabila perkara tersebut benar-benar diajukan.
Tuduhan Liberman itu belum disertai keterangan dari Netanyahu dalam laporan yang menjadi sumber berita ini. Karena itu, pernyataan mengenai pengetahuan maupun sikap perdana menteri Israel tersebut tetap perlu dipahami sebagai klaim politik yang disampaikan pemimpin oposisi, bukan keterangan yang telah dikonfirmasi pihak terkait.
Usulan partai Liberman soal Tepi Barat dan Gaza
Prediksi Liberman muncul bersamaan dengan usulan Yisrael Beytenu mengenai pengelolaan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Rencana tersebut, sebagaimana dilaporkan The Jerusalem Post, mengusulkan agar Yordania mengambil tanggung jawab atas ketertiban umum dan kehidupan sehari-hari warga Palestina di Wilayah A dan B Tepi Barat.
Dalam rancangan itu, Israel tetap memegang kendali atas kesinambungan wilayah serta tanggung jawab keamanan. Partai tersebut juga menyerukan pembubaran Otoritas Palestina dan pembatalan Perjanjian Oslo.
Belum ada kepastian dalam laporan tersebut bahwa pengakuan AS akan berlangsung sesuai perkiraan Liberman. Klaimnya kini menempatkan isu Palestina, hubungan dengan Washington, dan usulan politik Yisrael Beytenu dalam satu rangkaian perdebatan. Perkembangan sikap resmi pemerintah AS dan tanggapan para pemimpin Israel akan menjadi penentu apakah prediksi itu sekadar peringatan politik atau mencerminkan perubahan kebijakan yang nyata.
