Kuntadi Dinilai Progresif Tangani Kasus Besar
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai Kuntadi progresif menangani perkara besar, termasuk kasus TPL, nikel, dan migas di Bekasi.
Jakarta — Kinerja Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung dinilai progresif meski belum genap tiga bulan menjabat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai Kuntadi berani menangani perkara yang menyangkut korporasi besar, sektor sumber daya alam, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penilaian itu disampaikan Iwan pada Jumat (10/10). Ia menyebut Kuntadi tidak banyak berbicara dan jarang tampil di media, tetapi menilai langkah penanganan perkara di bawah kepemimpinannya menunjukkan hasil yang meyakinkan. Di antara perkara yang disorot, terdapat dugaan manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari (TPL), kasus nikel PT Ceria Nugraha Indotama, serta dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas di Kota Bekasi.
Menurut Iwan, keberanian menyentuh perkara yang melibatkan korporasi besar menjadi salah satu alasan kinerja Jampidsus tersebut dinilai menonjol. Ia juga menyoroti upaya pemulihan kerugian negara dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.
Kasus PT Toba Pulp Lestari disorot
Salah satu perkara yang disebut Iwan adalah dugaan manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari. Kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Kejaksaan Agung telah menetapkan PT TPL dan beberapa orang sebagai tersangka.
Status perkara itu masih berupa dugaan, sementara penetapan tersangka merupakan langkah hukum dalam proses penanganan perkara. Bahan pemberitaan juga menyebut kemungkinan pengusaha Sukanto Tanoto ikut terseret karena ditengarai masih terkait dengan korporasi tersebut. Namun, kemungkinan itu belum dinyatakan sebagai penetapan tersangka ataupun kesimpulan hukum.
Iwan mengangkat penanganan kasus TPL sebagai contoh perkara yang menyasar sektor sumber daya alam dan korporasi besar. Penekanannya bukan hanya pada nilai kerugian yang disebut mencapai triliunan rupiah, tetapi juga pada keberanian aparat menelusuri dugaan pelanggaran yang terkait dengan badan usaha.
Dalam menilai langkah penegakan hukum, penting membedakan antara dugaan, tindakan penyidikan, dan putusan pengadilan. Informasi yang tersedia menyebut adanya penetapan tersangka terhadap perusahaan dan beberapa orang, tetapi tidak memuat perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum maupun hasil akhir perkara.
Perkara nikel dan pemulihan kerugian negara
Perkara lain yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi terkait PT Ceria Nugraha Indotama. Menurut keterangan dalam pemberitaan, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp4.401,6 miliar dalam perkara tersebut.
Angka pemulihan itu menjadi bagian dari alasan Iwan menilai kinerja Jampidsus progresif. Meski demikian, informasi yang tersedia tidak merinci mekanisme pemulihan, tahapan perkara, ataupun pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, capaian tersebut perlu dibaca sesuai keterangan yang disampaikan, tanpa menambahkan kesimpulan di luar informasi tersebut.
Iwan juga menyebut penanganan perkara TPPU sebagai salah satu aspek yang patut diperhatikan. Dalam penilaiannya, langkah mengusut perkara yang berkaitan dengan pencucian uang menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana khusus tidak hanya berfokus pada dugaan perbuatan pokok, tetapi juga pada perkara yang disebut melibatkan aliran atau pengelolaan hasil tindak pidana.
Namun, bahan pemberitaan tidak menyebut secara terperinci perkara TPPU tertentu yang dimaksud dalam penilaian Iwan. Karena itu, pernyataan tersebut merupakan gambaran umum atas pandangannya terhadap kinerja Jampidsus, bukan uraian lengkap mengenai satu perkara khusus.
Dugaan korupsi tata kelola migas di Bekasi
Kasus berikutnya adalah dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP. Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp2 triliun.
Perkara tersebut memperluas daftar kasus yang dipakai Iwan untuk menjelaskan penilaiannya. Ia menyoroti perkara yang bersinggungan dengan pengelolaan minyak dan gas, selain kasus di sektor sumber daya alam dan perusahaan nikel. Ketiganya, menurut pandangannya, menunjukkan cakupan perkara yang ditangani Jampidsus.
Penilaian terhadap kinerja seorang pejabat penegak hukum tentu tidak berhenti pada jumlah perkara atau besaran kerugian yang disebut. Proses hukum, pembuktian, serta perkembangan penanganan kasus juga menjadi bagian penting untuk melihat hasil kerja secara utuh. Dalam informasi yang disampaikan Iwan, fokus utamanya adalah keberanian menyasar perkara besar dan upaya pemulihan kerugian negara.
Dengan sejumlah perkara tersebut, Iwan menyebut kinerja Kuntadi progresif meski masa jabatannya sebagai Jampidsus belum mencapai tiga bulan. Penilaian itu menjadi sorotan atas langkah awal kepemimpinannya. Perkembangan perkara-perkara yang disebut—termasuk proses hukum terhadap para tersangka dan penghitungan kerugian negara—akan menjadi perhatian berikutnya.
