KPK Telusuri Vila dan Kebun yang Dikaitkan dengan Ipda Yayat
KPK menelusuri vila, area glamping, dan kebun 1,5 hektare di Subang yang tercatat atas nama istri Ipda Yayat Sudrajat. Penyidik mendalami kaitan aset tersebut dengan dugaan suap proyek Bekasi.
KPK menelusuri vila, area glamping, dan perkebunan seluas 1,5 hektare di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diduga berkaitan dengan Ipda Yayat Sudrajat. Aset-aset tersebut tercatat atas nama Rista, istri Yayat, dan kini diperiksa penyidik dalam pengusutan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendatangi sebuah vila di Kecamatan Sagalaherang untuk menelusuri aset yang diyakini terkait perkara. Penelusuran itu merupakan bagian dari upaya melacak harta Yayat, anggota Polri berpangkat inspektur dua yang sebelumnya dikaitkan dengan kepemilikan belasan rumah mewah.
“Penyidik kembali melakukan penelusuran aset milik Saudara YYS. Kali ini menelusuri salah satu aset vila di Segalaherang yang diatasnamakan Saudari RST,” kata Budi.
KPK menduga kepemilikan aset di Subang tersebut disamarkan dengan menggunakan nama istri Yayat. Namun, penelusuran masih berlangsung. KPK belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai asal-usul maupun status hukum aset-aset itu.
Perkebunan dan glamping di kawasan Ciater
Sebelum memeriksa vila, penyidik lebih dulu mengecek area glamping yang berada di kawasan wisata Ciater. Lokasi itu menyatu dengan perkebunan durian dan avokad seluas 1,5 hektare. Lahan tersebut juga tercatat atas nama Rista.
Budi menyebut penyidik memiliki keyakinan kuat bahwa vila di Sagalaherang berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek Bekasi. Meski demikian, ia tidak menyebutkan secara terperinci nilai aset maupun bukti yang menjadi dasar keyakinan tersebut.
Penelusuran aset di Subang memperluas langkah KPK memetakan kekayaan Yayat. Sebelumnya, penyidik menggeledah sebuah rumah mewah di Depok. Rumah itu diduga hanya satu dari belasan properti yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, dan Karawang.
Fokus penyidikan bukan semata mencari keberadaan properti. KPK juga berupaya menelusuri bagaimana uang yang diduga berasal dari praktik korupsi berubah menjadi tanah, rumah, atau bentuk kekayaan lain. Langkah tersebut penting untuk menguji hubungan antara aset yang ditemukan dan perkara yang sedang diusut.
Pengakuan soal uang puluhan miliar di persidangan
Pelacakan harta Yayat berangkat dari fakta yang terungkap dalam persidangan perkara korupsi proyek Bekasi sebelumnya. Dalam sidang itu, Yayat mengakui menerima banyak “jatah” proyek. Uang yang terkumpul disebut mencapai lebih dari Rp 60 miliar.
Informasi tersebut kini menjadi salah satu pijakan bagi KPK untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan. Perkara bermula dari kluster yang melibatkan pengusaha Sarjan. Dalam fakta persidangan yang sama, muncul pula indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno dan anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono.
Nama-nama yang muncul dalam persidangan belum dengan sendirinya menetapkan keterlibatan pidana. Budi mengatakan dugaan aliran dana dari Sarjan menjadi bahan pengayaan bagi penyidik. KPK, kata dia, akan mengumumkan kepada publik apabila ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Untuk pihak-pihak siapa saja yang nanti kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kami pasti akan sampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum di KPK,” kata Budi.
Sampai saat ini, Yayat masih berstatus saksi. Budi menjelaskan penyidikan berjalan dengan surat perintah penyidikan umum, sehingga belum ada penetapan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut.
Desakan menelusuri jejaring di balik aset
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai temuan aset mewah yang dikaitkan dengan aparat penegak hukum menjadi peringatan bagi institusi. Menurut dia, kondisi itu memunculkan pertanyaan tentang sumber kekayaan dan efektivitas pengawasan internal, pelaporan harta, serta pengendalian konflik kepentingan.
Agus mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada Yayat sebagai satu-satunya sasaran. Ia menilai dugaan korupsi di sektor penegakan hukum dapat melibatkan jejaring kekuasaan, perlindungan, dan pembiaran yang lebih luas. Karena itu, penyelidikan perlu mengurai siapa saja yang mungkin melindungi atau menikmati aliran dana.
Penelusuran vila dan perkebunan di Subang menjadi bagian dari pekerjaan tersebut. KPK masih perlu memastikan kaitan setiap aset dengan dugaan suap proyek Bekasi, sekaligus menelusuri aliran uang yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Perkembangan penyidikan berikutnya akan menentukan apakah temuan properti itu berujung pada langkah hukum baru.
