Kematian Bayi di Kampar Tak Terkait Imunisasi
Kajian Komnas KIPI menyatakan kematian bayi tiga bulan di Kampar tidak berkaitan dengan imunisasi. Pemeriksaan menemukan pneumonia dan sepsis.
Kementerian Kesehatan menyatakan kematian bayi perempuan berusia tiga bulan di Kabupaten Kampar, Riau, tidak berkaitan dengan imunisasi yang diterimanya. Kesimpulan itu didasarkan pada kajian kausalitas Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), yang menemukan infeksi paru-paru dan bakteri pada bayi tersebut.
Bayi itu menerima imunisasi DPT-Hb-Hib, PCV, OPV, dan Rotavirus di Posyandu Melati, Bangkinang Kota, pada 20 Agustus 2026. Ia meninggal dua hari kemudian setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Bangkinang.
Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, mengatakan hasil kajian pada 27 Agustus mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai “inkonsisten”, yakni kejadian yang berkaitan dengan kondisi kesehatan lain di luar vaksinasi. Kemenkes menyampaikan hasil itu melalui keterangan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Temuan medis menunjukkan pneumonia dan sepsis
Sekitar tujuh jam setelah imunisasi, bayi mengalami demam. Kondisinya kemudian disertai sesak napas dan kejang berulang, sehingga ia dibawa untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit.
Pemeriksaan medis di RSUD Bangkinang menunjukkan bayi mengalami pneumonia disertai sepsis. Kondisinya memburuk selama perawatan intensif hingga dinyatakan meninggal pada 22 Agustus.
“Berdasarkan informasi dan hasil pemeriksaan yang tersedia, tidak ditemukan bukti vaksinasi menyebabkan kejadian tersebut,” kata Hindra. Menurut dia, bukti yang dikaji tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara pemberian vaksin dan kondisi yang dialami bayi.
Kemenkes menegaskan, munculnya gangguan kesehatan setelah imunisasi tidak dengan sendirinya berarti gangguan itu disebabkan oleh vaksin. Setiap laporan dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), terutama yang serius, perlu ditelaah melalui data klinis dan bukti ilmiah.
Investigasi mencakup pelayanan dan penyimpanan vaksin
Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja bersama Komda KIPI Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Tim melakukan kunjungan kepada keluarga, mengumpulkan informasi, serta menelusuri kondisi pasien dan riwayat pelayanannya.
Penelaahan juga mencakup data pemberian imunisasi, vaksin yang digunakan, dan pengelolaan rantai dingin. Langkah-langkah itu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memahami kejadian secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan jarak waktu antara imunisasi dan munculnya gejala.
Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Indri Yogyaswari, menyatakan mutu dan keamanan vaksin menjadi prioritas dalam program imunisasi. Vaksin yang digunakan dalam program nasional, menurut dia, telah melalui evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Keamanan vaksin juga dipantau melalui sistem surveilans KIPI. Bila ada laporan serius, kasus ditindaklanjuti dengan investigasi dan kajian berdasarkan mekanisme yang berlaku. Pemerintah memahami kekhawatiran orang tua, tetapi mengingatkan bahwa hubungan waktu tidak cukup untuk memastikan penyebab suatu kejadian.
Imunisasi tetap berjalan sesuai jadwal
Usai hasil kajian kasus Kampar diumumkan, Kemenkes memastikan pelaksanaan imunisasi tetap berlangsung sesuai jadwal dan ketentuan. Indri mengimbau orang tua melengkapi imunisasi anak untuk membantu melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
“Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan imunisasi harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” kata Indri.
Salah satu upaya yang disebut Kemenkes adalah Bulan Imunisasi Kejar pada 1–31 Oktober 2026. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan perlindungan anak yang belum memperoleh imunisasi sesuai jadwal.
Di tingkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menjalankan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi bagi tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan. Vaksinator juga diarahkan mengikuti prosedur mulai dari skrining sasaran dan pemberian imunisasi, hingga penyimpanan vaksin, observasi setelah penyuntikan, penanganan KIPI, dan rujukan.
Kemenkes bersama pemerintah daerah menyatakan informasi mengenai imunisasi dan kejadian setelah imunisasi akan terus disampaikan secara terbuka dan berbasis data. Bagi orang tua, mengikuti jadwal imunisasi dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tetap menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan anak.
