Kasus Starlink Mentawai: Yogi Dimaafkan Hakim

Yogi Gilang Arya Setia dinyatakan bersalah menjual kembali layanan Starlink di Mentawai, tetapi majelis hakim PN Padang memberinya pemaafan sehingga tidak dijatuhi pidana.

kasus-starlink-mentawai-yogi-dimaafkan-hakim

Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan Yogi Gilang Arya Setia bersalah dalam perkara penjualan kembali layanan internet Starlink di Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Namun, dalam sidang pada Kamis, 15 Oktober 2026, hakim memberikan pemaafan sehingga Yogi tidak dijatuhi pidana maupun tindakan.

Putusan ini berbeda dari vonis bebas. Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi memilih tidak menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan ketentuan pemaafan hakim dalam aturan pidana yang baru. Sebelumnya, Yogi dituntut menjalani hukuman penjara selama tiga bulan.

Ketua Majelis Hakim Fitrizal Yanto menyampaikan putusan itu saat membacakan amar di persidangan. “Menyatakan memberikan maaf kepada terdakwa Yogi Gilang Arya Setia panggilan Yogi,” ujarnya.

Makna pemaafan hakim dalam perkara Yogi

Pemaafan hakim, atau judicial pardon, merupakan jenis putusan tersendiri. Terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apabila keadaan perkara dan kondisi pelaku dinilai memenuhi pertimbangan keadilan serta kemanusiaan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim wajib mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap pelaku setelah tindak pidana, keadaan sosial dan ekonomi, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Pasal itu juga menyebut ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, maupun keadaan saat dan setelah tindak pidana dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Pertimbangannya harus memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pengaturan lebih terperinci terdapat dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pasal 246 menyatakan hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau situasi ketika maupun setelah tindak pidana terjadi.

Aturan banding dan batas penerapan putusan

Putusan pemaafan hakim dapat diajukan banding. Namun, KUHAP baru mengatur bahwa putusan jenis ini tidak dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 299 ayat 2 huruf b.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim. Salah satu ketentuannya menyebut pemaafan dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman maksimal satu tahun penjara atau denda paling banyak kategori III, yakni Rp 50 juta. Aturan itu juga mencakup tindak pidana aduan.

Dalam perkara ini, Yogi didakwa melanggar Undang-Undang Telekomunikasi karena menjual kembali layanan internet Starlink. Perkaranya terdaftar dengan nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg. Meski majelis menyatakan Yogi bersalah, putusan pemaafan membuatnya tidak dikenai hukuman sebagaimana tuntutan jaksa.

Berawal dari kebutuhan internet di Sikakap

Kasus bermula pada 2024, ketika Yogi membeli perangkat Starlink dan memasangnya di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap. Saat itu, keterbatasan sinyal telekomunikasi di wilayah tersebut membuat warga dan sejumlah instansi pemerintah setempat ramai menggunakan koneksi internet dari lokasi itu.

Yogi kemudian memperluas jangkauan jaringan dan mendirikan PT Mentawai Network Provider. Melalui perusahaan tersebut, ia menjual kembali layanan internet Starlink kepada pengguna di sekitar wilayahnya.

Perusahaan itu memperoleh Nomor Induk Berusaha dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara itu, izin operasional pendukung lainnya masih dalam proses. Pada tanggal yang sama, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan Laporan Polisi Model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin.

Yogi ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026. Perkara tersebut kemudian berujung pada putusan pemaafan hakim di PN Padang. Putusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan aturan baru memberi ruang bagi hakim untuk menilai bukan hanya perbuatan yang terbukti, melainkan juga keadaan pribadi dan situasi yang menyertainya.

Bagi pelaku usaha layanan internet, perkara Yogi menjadi pengingat bahwa kebutuhan konektivitas di daerah belum menggantikan kewajiban mengurus izin. Sementara penerapan pemaafan hakim akan bergantung pada penilaian majelis terhadap fakta dan ketentuan yang berlaku dalam setiap perkara.

Wartatoday