Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg, Aji Jadi Tersangka
Aji Cahyono Putra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah GKPI Rajeg. Ia tidak ditahan, tetapi wajib melapor kepada penyidik setiap dua hari.
Polresta Tangerang menetapkan Aji Cahyono Putra sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Aji, yang dalam peristiwa itu membawa golok, ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Oktober 2026.
Penetapan tersebut menjadi perkembangan terbaru dari insiden yang terjadi pada 20 September 2026. Meski sempat ada mediasi dan kesepakatan damai antara pihak GKPI dan massa, proses hukum tetap berjalan. Polisi menyatakan telah menerima tiga laporan terkait peristiwa itu.
Kasus ini menjadi sorotan setelah video keributan beredar. Dalam rekaman tersebut, beberapa orang meminta tempat ibadah ditutup dan mempertanyakan izin tempat itu. Aji terlihat membawa golok dan sempat menancapkannya ke tembok, serta terdengar mengatakan tidak takut melawan siapa pun.
Kronologi pembubaran ibadah di Rajeg
Keributan berlangsung di depan GKPI Rajeg saat jemaat tengah beribadah pada Minggu, 20 September 2026. Insiden itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Menurut keterangan Polresta Tangerang, salah satu laporan berasal dari GMKI, sehingga total laporan yang diterima berjumlah tiga.
Pada malam setelah kejadian, mediasi digelar dengan dihadiri Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Kapolresta Tangerang Kombes Andi M Indra Waspada. Pihak GKPI dan massa, termasuk Aji, disebut berdamai dalam pertemuan tersebut. Namun, perdamaian itu tidak menghentikan penanganan perkara oleh aparat.
Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Laksono Febrianto mengatakan laporan-laporan yang masuk masih didalami dan diproses sesuai ketentuan. Polisi kemudian menaikkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 30 September 2026, menurut informasi yang disampaikan Aliansi Pemuda untuk Toleransi Beragama (APTB).
Penyidik periksa saksi sebelum menetapkan tersangka
Kepastian penetapan Aji sebagai tersangka juga tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima APTB pada 10 Oktober 2026. Organisasi tersebut menyebut penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi, yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga di sekitar lokasi.
Koordinator APTB sekaligus pelapor, Aditya Nugraha, menyatakan penetapan tersangka menunjukkan laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa status tersebut bukan akhir perkara dan meminta proses hukum diteruskan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh penyidik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Rajeg dan sekitarnya, untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Jangan ada yang terprovokasi. Serahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum,” kata Aditya.
APTB berharap perkara ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bahwa persoalan terkait ibadah dan kehidupan antarumat beragama perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Organisasi itu juga meminta masyarakat tidak menjadikan kasus tersebut sebagai pemicu konflik.
Pasal yang disangkakan dan status penahanan
Kapolresta Tangerang Kombes Andi M Indra Waspada mengatakan Aji disangkakan melanggar Pasal 303 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan maupun orang yang sedang beribadah.
Dalam ketentuan yang dirujuk polisi, pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan pada ayat (2) diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III. Sementara itu, ayat (3) mengatur gangguan terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Aji tidak ditahan. Indra mengatakan penyidik mempertimbangkan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi, sikap kooperatif tersangka selama pemeriksaan, serta permohonan dari penasihat hukum dan tokoh masyarakat setempat. Keputusan itu, menurutnya, merupakan pertimbangan penyidik yang dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Meski tidak ditahan, Aji diwajibkan melapor kepada penyidik setiap dua hari sekali selama proses hukum berlangsung. Polisi menyatakan perkembangan perkara tetap akan dipantau. Publik kini menunggu tahapan penyidikan berikutnya, sementara kepolisian mengimbau semua pihak menghormati proses hukum dan menjaga situasi tetap kondusif.
