Guru Besar Desak Gibran Mundur, Soroti Etika dan Ijazah
Forum Guru Besar Indonesia meminta Gibran Rakabuming Raka mundur melalui surat terbuka. Mereka menyoroti polemik dokumen pendidikan dan dampaknya terhadap etika serta legitimasi kepemimpinan.
Forum Guru Besar Indonesia mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri melalui surat terbuka tertanggal 19 Oktober 2026. Desakan itu bertolak dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang disorot dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam surat bertajuk “Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional”, para akademisi menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut prosedur hukum. Mereka mengaitkannya dengan etika pejabat publik, keteladanan bagi generasi muda, serta kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Forum menyatakan MK tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi dalam perkara itu karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan batasan prosedural. Namun, mereka menyoroti pertimbangan persidangan mengenai bukti keabsahan dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan SLTA atau sederajat ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Desakan mundur didasarkan pada penilaian etis
Para penandatangan menekankan bahwa tuntutan mereka merupakan seruan moral dan politik, bukan keputusan hukum yang membatalkan jabatan wakil presiden. Menurut mereka, polemik tersebut tetap memunculkan pertanyaan tentang legitimasi moral dan tanggung jawab seorang pejabat publik, meskipun MK tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi.
Surat itu menyampaikan tiga pokok keprihatinan. Pertama, soal keteladanan dan etika bernegara. Forum menilai syarat pendidikan merupakan batas administratif mendasar, sehingga polemik keabsahan dokumen dapat memengaruhi persepsi publik mengenai kepatutan, kejujuran, dan integritas penyelenggara negara.
Para guru besar juga merujuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam pandangan mereka, pejabat publik perlu memperhatikan dampak moral dari tindakannya, termasuk ketika kontroversi yang muncul berpotensi menggerus kepercayaan terhadap lembaga negara.
Pokok kedua berkaitan dengan kepercayaan generasi muda terhadap institusi pendidikan dan kepemimpinan. Para akademisi mempertanyakan bagaimana pendidik dapat menanamkan integritas akademik, kerja keras, dan kepatuhan hukum kepada mahasiswa jika persoalan dokumen pendidikan pejabat tinggi negara masih menjadi polemik.
“Bagaimana mungkin kami, para pendidik di perguruan tinggi, dapat terus menanamkan nilai-nilai integritas akademik, kerja keras, kejuangan, dan kepatuhan hukum kepada jutaan mahasiswa,” tulis forum dalam suratnya.
Prabowo dan Jokowi turut menjadi alamat surat
Keprihatinan ketiga menyangkut potensi beban politik bagi pemerintah dan stabilitas nasional. Forum menilai polemik yang berlarut-larut dapat mengikis kredibilitas pemerintah di dalam negeri maupun di mata internasional. Mereka berharap kepemimpinan nasional dapat berfokus pada keadilan dan kesejahteraan rakyat tanpa terus dibayangi krisis kepercayaan.
Atas dasar itu, Forum Guru Besar Indonesia meminta Gibran mengambil langkah yang mereka sebut kesatria dan berjiwa besar dengan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mereka menyatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap etika penyelenggaraan negara.
Seruan itu juga ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Forum meminta Prabowo memberi perhatian pada persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga etika pemerintahan. Kepada mantan Presiden Joko Widodo, mereka berharap ada pandangan yang jernih dan bijaksana terkait polemik yang melibatkan putranya.
Surat terbuka tersebut mencantumkan 13 nama inisiator, di antaranya M. Din Syamsuddin, Ryaas Rasyid, Ganjar Kurnia, Idrus Paturusi, Nuhfil Hanani, dan M. Nasih. Nama Amran Razak, La Ode M. Aslan, Rochmat Wahab, Connie Rahakundini Bakrie, Nandang Sutrisno, Fathul Wahid, serta Lukman Hakim juga tercantum sebagai penggagas.
Polemik hukum dan respons politik
Dokumen itu turut memuat nama-nama guru besar dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu. Sejumlah laporan menyebut sekitar 150 akademisi mendukung surat tersebut. Mereka menempatkan persoalan dokumen pendidikan sebagai isu yang, menurut penilaian mereka, berkaitan dengan etika dan legitimasi kepemimpinan.
Namun, dasar hukum dan penilaian moral perlu dibedakan. MK tidak menjatuhkan diskualifikasi dalam perkara tersebut, sedangkan desakan mundur merupakan sikap yang disampaikan para penandatangan surat terbuka. Dengan demikian, tuntutan itu mencerminkan pandangan Forum Guru Besar Indonesia, bukan putusan pengadilan mengenai kewajiban Gibran untuk meninggalkan jabatannya.
Surat tersebut kini meletakkan persoalan ini di ruang politik dan etika publik. Respons dari pihak-pihak yang dituju, serta cara pemerintah menjelaskan polemik dokumen pendidikan itu, akan ikut menentukan apakah perdebatan mereda atau terus membayangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
