Dudung: Pemerintah Hormati Putusan MK soal Gugatan Gibran

Menko Polkam Dudung Abdurachman meminta masyarakat menunggu putusan MK atas gugatan terkait syarat pendidikan Gibran. Pemerintah menyatakan akan menghormati keputusan hakim.

dudung-pemerintah-hormati-putusan-mk-gugatan-gibran

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta masyarakat menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak membentuk persepsi lebih dulu. Pemerintah, kata dia, akan menghormati apa pun keputusan hakim dalam perkara yang menjadi perhatian publik itu.

Dudung menyampaikan sikap tersebut seusai serah terima jabatan Menko Polkam dari Djamari Chaniago, Senin (5/10). Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar situasi politik dan keamanan tetap kondusif.

“Saya sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, tentunya agar situasi ke depan semakin kondusif, situasi politik, situasi keamanan,” ujar Dudung kepada wartawan.

Dudung minta masyarakat menunggu putusan MK

Dudung menilai dinamika politik saat ini turut dipengaruhi gugatan yang sedang berjalan di MK. Ia tidak menyebut secara spesifik perkara yang dimaksud, tetapi mengatakan pemerintah masih menunggu keputusan majelis hakim konstitusi.

“Tentang situasi politik, kita lihat di media saat ini sedang tren, kita (akan) sikapi bagaimana keputusan dari Majelis Konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah akan menjunjung tinggi putusan MK. Menurut Dudung, masyarakat sebaiknya tidak mendahului proses hukum dengan membuat kesimpulan sebelum hakim membacakan keputusan.

“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapapun yang melaksanakan tugas, baik di MK atau di manapun, supremasi hukum ditegakkan,” tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan sehari sebelum MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sidang perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.

Gugatan mempersoalkan syarat pendidikan Gibran

Perkara yang akan diputus MK tersebut berkaitan dengan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Permohonan itu didaftarkan pada 10 September 2026, sedangkan sidang perdana digelar pada 21 September. Dalam pokok gugatannya, para pemohon mempersoalkan dokumen yang digunakan sebagai syarat pencalonan Gibran.

Denny Indrayana menyebut dokumen yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah atau bukti kelulusan. Surat tersebut menyatakan Gibran pernah menempuh studi di UTS Insearch, Sydney, Australia, dengan pendidikan setara Grade 12 atau kelas 12 SMA dan setara SMK peminatan Akuntansi.

Dalam persidangan, MK telah mendengarkan keterangan dari KPU, pihak terkait Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara, Badan Pengawas Pemilu, saksi, dan ahli. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia juga telah memberikan keterangan.

Dudung akan menemui pimpinan partai politik

Untuk menjaga situasi tetap terkendali, Dudung mengatakan akan menemui para ketua partai politik. Langkah itu, menurut dia, merupakan bagian dari upaya menjalankan arahan Presiden agar suasana politik tetap kondusif menjelang dan setelah putusan MK.

“Termasuk nanti kepada para ketua partai, nanti saya akan sowan bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” ujarnya.

Dudung tidak merinci bentuk koordinasi yang akan dilakukan maupun pihak-pihak yang akan ditemui. Ia menempatkan komunikasi dengan pimpinan partai sebagai salah satu cara menjaga agar perbedaan pandangan tidak memperkeruh keadaan.

Putusan MK atas perkara tersebut menjadi tahapan hukum yang ditunggu para pemohon, pihak terkait, dan publik. Pemerintah, melalui Dudung, menyatakan akan menghormati keputusan majelis. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan sambil menunggu proses peradilan berjalan hingga tuntas.

Wartatoday