Bahlil Kaji Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Bahlil membuka peluang moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Pemerintah mengkaji proyek yang dapat dilanjutkan dan fasilitas yang perlu dibatasi.

bahlil-kaji-moratorium-smelter-nikel-setengah-jadi

Pemerintah membuka peluang moratorium pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, opsi itu sedang dikaji untuk mengurangi kapasitas pengolahan yang dinilai sudah berlebihan sekaligus mendorong industri menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

Dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10), Bahlil menyebut timnya mulai memilah smelter yang dapat melanjutkan pembangunan dan proyek yang perlu dihentikan sementara. Hasil kajian tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada Presiden.

Smelter produk setengah jadi dinilai terlalu banyak

Bahlil menilai, sebagian besar fasilitas pengolahan nikel di Indonesia belum membawa hilirisasi hingga tahap produk akhir. Pengolahan yang berlangsung saat ini, menurut catatannya, baru mencapai sekitar 50-60% dari rantai nilai yang diharapkan.

Produk hasil pengolahan itu kemudian dikirim ke luar negeri untuk diproses menjadi bahan baku, sebelum kembali masuk ke Indonesia sebagai barang jadi. Pola tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin mendorong pembangunan fasilitas yang menghasilkan produk hilir di dalam negeri.

“Nanti kami laporkan ke Presiden, tapi saya dengan tim mulai memilih mana (smelter) yang dibiarkan lanjut, mana yang perlu dimoratorium. Ini dilakukan supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pengelolaan sumber daya alam perlu memperhitungkan keberlanjutan. Kekayaan mineral Indonesia, ujarnya, bukan hanya untuk dimanfaatkan saat ini, tetapi juga merupakan hak generasi mendatang.

Moratorium juga dipertimbangkan di tengah kondisi kelebihan pasokan nikel dunia yang menekan harga komoditas tersebut. Pemerintah ingin menekan pembangunan smelter yang berfokus pada produk setengah jadi, sembari memberi dorongan kepada fasilitas yang dapat menghasilkan produk hilir.

Hilirisasi diarahkan ke produk bernilai tambah

Langkah yang dibicarakan Bahlil sejalan dengan gagasan untuk memperdalam hilirisasi, bukan sekadar memperbesar kapasitas pemurnian. Pemerintah ingin struktur industri bergerak lebih jauh dari pengolahan awal, sehingga nilai tambah dari sumber daya mineral dapat dinikmati di dalam negeri.

Gagasan pembatasan smelter nikel bukan hal baru. Pada 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menyampaikan rencana membatasi izin pembangunan smelter nikel kelas II. Saat itu, pemerintah mempertimbangkan pasokan dan kebutuhan bijih agar fasilitas yang telah dibangun tetap memperoleh bahan baku untuk beroperasi.

Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif, mengatakan banyak izin smelter yang tidak terintegrasi. Ia juga menekankan perlunya evaluasi untuk memastikan pembangunan fasilitas ke depan memberikan nilai yang lebih besar. Industri hilir dalam negeri diharapkan dapat menampung hasil pengolahan yang memiliki nilai tambah, termasuk bahan untuk pembuatan prekursor.

Dalam penjelasan kala itu, moratorium turut dikaitkan dengan pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Mineral nikel dipandang sebagai salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung elektrifikasi dan energi bersih.

Keseimbangan pasokan bijih nikel jadi perhatian

Pembatasan pembangunan smelter juga dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan bijih nikel. Pemerintah sebelumnya mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas tanpa perhitungan yang memadai dapat menguras sumber daya dan berisiko membuat Indonesia harus mengimpor bijih di kemudian hari.

Data yang disampaikan dalam pembahasan kebijakan pada 2023 menunjukkan perbedaan jumlah fasilitas berdasarkan proses pengolahannya. Saat itu, terdapat 44 smelter pirometalurgi yang mengarah ke produk stainless steel dan tiga smelter hidrometalurgi yang mengarah ke bahan baterai.

Kebutuhan bijih untuk proses pirometalurgi berbasis saprolit disebut mencapai 210 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan limonit untuk proses tersebut tercatat 23,5 juta ton per tahun. Angka-angka itu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah saat mengkaji pengelolaan pasokan dan arah pembangunan industri.

Kajian yang kini dibuka Bahlil mencakup pemilahan proyek yang dapat diteruskan dan yang mungkin dimoratorium. Pemerintah juga perlu melihat proses pengolahan nikel berkadar rendah, yakni limonit, dan nikel berkadar tinggi atau saprolit secara menyeluruh.

Keputusan akhir akan menentukan arah investasi smelter berikutnya: apakah kapasitas pengolahan awal masih diperluas atau pembangunan lebih diarahkan ke produk hilir. Bagi industri, hasil kajian tersebut penting untuk memberi kepastian mengenai izin, pasokan bahan baku, dan tujuan hilirisasi nikel Indonesia.

Wartatoday