Siswa Tak Otomatis Naik Kelas 2027 Masih Dikaji
Kemendikdasmen masih mengkaji wacana siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027. Abdul Mu’ti menyebut kebijakan perlu didukung rekomendasi dan kajian akademik.
Wacana siswa tak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 masih menunggu kajian dan keputusan pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan Kemendikdasmen siap menindaklanjuti usulan tersebut apabila masuk dalam rekomendasi Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026.
Gagasan itu mengemuka dalam konvensi yang berlangsung di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Jumat, 2 Oktober 2026. Mu’ti menyebut masukan mengenai kebijakan tidak naik kelas datang dari Dewan Pendidikan. Menurut dia, usulan tersebut perlu dibahas lebih jauh sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan,” kata Mu’ti, seperti dikutip dari keterangan yang disampaikan pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Jika kelak diterapkan, kebijakan itu berarti siswa tidak otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menuntaskan satu tahun pembelajaran. Namun, Mu’ti menegaskan gagasan tersebut masih berupa wacana. Kemendikdasmen belum menyatakan kebijakan baru telah diputuskan atau mulai berlaku.
Mu’ti soroti kebiasaan “rajin malas sama saja”
Mu’ti menjelaskan, salah satu pertimbangan yang mengemuka adalah upaya mendorong kesungguhan siswa dalam belajar. Ia menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “rumus RMS”, kependekan dari “rajin malas sama saja”. Menurut dia, kebiasaan tersebut tidak sehat jika dibiarkan tumbuh menjadi budaya di lingkungan pendidikan.
Dalam pandangan Mu’ti, sekolah perlu memberi ruang bagi siswa untuk memahami bahwa proses belajar membutuhkan usaha. Siswa yang memiliki motivasi dan menunjukkan perkembangan kompetensi semestinya memperoleh apresiasi. Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak seharusnya langsung dianggap siap melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Meski demikian, Mu’ti mengatakan kebijakan tidak naik kelas tidak dimaksudkan sebagai hukuman. Gagasan tersebut, menurut dia, diarahkan untuk membangun karakter dan budaya belajar yang lebih serius, sekaligus mendorong siswa memiliki daya juang.
Ia mengaitkan tujuan itu dengan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Pendidikan, kata Mu’ti, tidak hanya bertugas membekali siswa dengan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk generasi yang siap menghadapi kompetisi.
Dalam konvensi yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga menyinggung pentingnya kompetisi dalam mendorong lahirnya talenta unggul. Ia menyoroti kondisi ketika siswa tidak menghadapi tes masuk maupun kemungkinan tinggal kelas, lalu mempertanyakan bagaimana kompetisi dapat tumbuh dalam situasi tersebut.
Kemendikdasmen menunggu kajian akademik
Mu’ti menekankan, pemerintah tidak akan terburu-buru menetapkan perubahan. Kemendikdasmen masih membutuhkan kajian akademik dan masukan dari para ahli serta pemangku kepentingan pendidikan agar kebijakan yang dirancang memiliki dasar kuat.
Ia berharap rekomendasi dari konvensi dapat memperkuat pertimbangan pemerintah. Namun, proses itu tetap harus disertai pembahasan yang memadai. Dalam keterangannya, Mu’ti juga menyebut ada masukan lain terkait kebijakan pendidikan, termasuk mengenai jurusan.
Karena itu, penyebutan tahun ajaran 2027 belum berarti kebijakan sudah pasti berlaku pada tahun tersebut. Mu’ti menyampaikan bahwa penerapan mulai 2027 dan seterusnya menjadi kemungkinan apabila usulan disetujui dan ditindaklanjuti setelah melalui kajian.
Aturan kenaikan kelas saat ini
Di luar wacana tersebut, ketentuan yang berlaku saat ini memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk menentukan kenaikan kelas dengan mempertimbangkan perkembangan murid, baik akademik maupun nonakademik. Keputusan dapat dibahas melalui musyawarah guru agar penilaiannya tetap objektif, adil, dan berpihak pada perkembangan siswa.
Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penentuan kenaikan kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar selama satu tahun ajaran, termasuk pencapaian pada mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi lain.
Dengan demikian, wacana yang disampaikan Mu’ti akan berhadapan dengan pertanyaan penting: bagaimana memastikan keputusan kenaikan kelas benar-benar mencerminkan perkembangan anak, bukan sekadar menjadi alat menghukum. Kajian dan masukan dari sekolah, guru, ahli, serta pihak terkait akan menentukan bagaimana gagasan itu dirumuskan sebelum pemerintah menetapkan langkah berikutnya.
