GPK ATB dan FAUIB Tagih Komitmen EO di Magelang

GPK ATB dan FAUIB kembali mendatangi DPRD Kabupaten Magelang setelah konser Andrea Bocelli tetap digelar tanpa pernyataan yang mereka minta. FAUIB menyiapkan kajian hukum atas komitmen EO.

gpk-atb-fauib-tagih-komitmen-eo-magelang

GPK ATB dan FAUIB kembali mendatangi DPRD Kabupaten Magelang pada 10 November 2026 untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur. Mereka menilai event organizer (EO) tidak menjalankan komitmen yang disampaikan dalam audiensi sebelum konser digelar pada 31 Oktober 2026.

Perselisihan itu berpusat pada permintaan agar tiga kementerian dan pihak Andrea Bocelli mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan afiliasi sang penyanyi dengan Israel. Menurut laporan Jarrakpos, dua organisasi tersebut menyatakan pernyataan yang mereka minta tidak disampaikan, sementara konser tetap berlangsung sesuai jadwal.

GPK ATB merupakan Gerakan Pemuda Ka’bah Aliansi Tepi Barat, sedangkan FAUIB adalah Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan mereka pada Selasa itu bukan sekadar mengulang keberatan atas konser. Mereka meminta tindak lanjut atas kesepakatan yang, menurut mereka, telah dibuat bersama EO.

Kesepakatan audiensi dan batas 24 jam

Persoalan bermula dari audiensi pada 28 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, perwakilan EO, Ahmad Husein, disebut menyanggupi permintaan agar Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta pihak Andrea Bocelli menyampaikan pernyataan resmi bahwa sang artis tidak terafiliasi dengan Israel.

Permintaan tersebut disertai tenggat satu kali 24 jam. Berdasarkan keterangan yang disampaikan GPK ATB dan FAUIB, pihak EO menyatakan konser di Indonesia, termasuk pertunjukan di Borobudur, akan dibatalkan apabila pernyataan itu tidak terbit dalam batas waktu tersebut.

Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan. Unsur Forkopimda Kabupaten Magelang, perwakilan kedua organisasi, dan pihak EO disebut ikut menandatangani dokumen tersebut. Dengan demikian, tuntutan yang dibawa kembali ke DPRD tidak hanya menyangkut permintaan pernyataan, tetapi juga pelaksanaan komitmen yang diklaim telah disepakati di hadapan para pihak.

Namun, konser tetap terselenggara pada 31 Oktober. GPK ATB dan FAUIB menyebut pernyataan resmi yang diminta tidak muncul sebelum acara berlangsung. Mereka menilai keadaan itu sebagai ketidaksesuaian antara komitmen dalam audiensi dan keputusan EO untuk tetap menggelar pertunjukan.

Organisasi minta Forkopimda ikut menagih

Jenderal GPK ATB Yanto Petox’s mengatakan kedatangan mereka pada 10 November diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban EO atas pernyataan yang dibuat dan ditandatangani. Ia juga menekankan bahwa unsur Forkopimda hadir sebagai saksi dalam audiensi sebelumnya.

Presidium FAUIB Jateng-DIY Anang Imamuddin menyampaikan kekecewaan terhadap sikap penyelenggara. Menurut Anang, persoalan tersebut menyangkut penghormatan terhadap kesepakatan yang melibatkan Forkopimda, bukan hanya keberatan dari dua organisasi yang hadir.

Anang juga meminta Forkopimda Kabupaten Magelang mengambil langkah untuk menagih komitmen itu. Ia menilai tanggung jawab EO setidaknya perlu diwujudkan secara moral. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sikap FAUIB, bukan keputusan hukum mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.

Perbedaan antara isi komitmen dan pelaksanaan konser menjadi pokok keberatan yang mereka bawa ke DPRD. Dalam laporan Jarrakpos, tidak dijelaskan adanya keputusan dari DPRD mengenai tuntutan tersebut pada hari kedatangan dua organisasi itu.

Kajian hukum disiapkan sebelum langkah berikutnya

FAUIB menyatakan akan mengkaji persoalan tersebut dari sisi hukum perdata dan pidana sebelum menentukan tindakan lanjutan. Anang mempertanyakan konsekuensi hukum atas kesepakatan yang menurut organisasinya tidak dijalankan oleh EO.

Kajian itu belum berarti proses hukum telah dimulai. Berdasarkan keterangan yang tersedia, FAUIB masih berada pada tahap menelaah pilihan yang dapat ditempuh, sementara mereka mendorong Forkopimda meminta penjelasan dan pertanggungjawaban penyelenggara.

Untuk saat ini, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil kajian hukum FAUIB dan tindak lanjut pihak-pihak yang menandatangani surat pernyataan. Persoalan yang semula berangkat dari permintaan klarifikasi mengenai dugaan afiliasi kini juga menyangkut bagaimana komitmen dalam audiensi diperlakukan setelah konser tetap digelar.

Wartatoday