Merauke Siapkan Revisi Perda HIV/AIDS, Prostitusi Online Jadi Perhatian

Pemkab Merauke menyiapkan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pencegahan IMS dan AIDS. Prostitusi online melalui aplikasi menjadi salah satu isu yang dibahas.

merauke-revisi-perda-hiv-aids-prostitusi-online

Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pencegahan penularan infeksi menular seksual (IMS) dan AIDS. Salah satu isu yang mendorong pembaruan aturan itu ialah prostitusi online, termasuk aktivitas yang menurut informasi lembaga penjangkauan masyarakat menggunakan aplikasi percakapan Michat.

Rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan instansi teknis terkait telah membicarakan perubahan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Belum ada rincian mengenai pasal yang akan diubah ataupun jadwal pengesahan revisi.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Merauke, Salvator Tarop, menyampaikan perlunya penyesuaian karena perda yang berlaku sudah berusia lebih dari satu dekade. Ia mengatakan perkembangan persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penggunaan aplikasi untuk menawarkan layanan seksual, perlu dipertimbangkan dalam aturan baru.

Aturan lama dinilai perlu menyesuaikan situasi

Perda Nomor 3 Tahun 2013 menjadi landasan daerah dalam upaya mencegah penularan IMS dan AIDS. Namun, menurut paparan situasi HIV/AIDS di Merauke yang diberitakan Cenderawasih Pos, sejumlah ketentuannya dinilai perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan keadaan sekarang.

Perubahan cara orang berkomunikasi menjadi salah satu persoalan yang disebut dalam pembahasan. Informasi mengenai pemanfaatan Michat untuk prostitusi online berasal dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penjangkauan. Keterangan itu menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi bukan berarti semua pengguna aplikasi tersebut terlibat dalam aktivitas prostitusi.

Perbedaan ini penting dalam merancang kebijakan. Isu yang dibawa ke meja revisi adalah tantangan penjangkauan dan pencegahan di ruang digital, bukan penetapan bahwa sebuah aplikasi dengan sendirinya menjadi penyebab penularan HIV/AIDS. Bahan pemberitaan yang tersedia juga tidak merinci jumlah orang yang dijangkau melalui aplikasi tersebut atau besaran kasus yang berkaitan dengannya.

Karena itu, revisi perda akan menjadi kesempatan untuk merumuskan kembali bagaimana aturan daerah merespons perubahan pola komunikasi dan risiko kesehatan. Namun, sejauh ini pemerintah kabupaten belum memaparkan bentuk pengaturan yang dipertimbangkan, termasuk bagaimana hubungan antara pendekatan kesehatan masyarakat, pendampingan, dan penegakan aturan akan diatur.

Pencegahan membutuhkan kerja lintas pihak

Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda menandai bahwa pembaruan perda tidak hanya berada di ranah teknis kesehatan. KPA dan instansi terkait juga dilibatkan dalam inisiatif tersebut. Tahap berikutnya akan bergantung pada pembahasan substansi dan proses hukum di lingkungan pemerintah daerah.

Perhatian terhadap kelompok yang sulit dijangkau juga muncul dalam sejumlah laporan media lokal. Lampumerahnews, misalnya, melaporkan KPA melakukan edukasi kepada 100 warga di lokalisasi Yobar. Sementara itu, Pasific Pos memberitakan upaya preventif untuk mencegah penyebaran AIDS di kalangan remaja. Laporan-laporan tersebut menggambarkan adanya kegiatan pencegahan, tetapi tidak memberikan rincian yang cukup untuk mengukur hasil atau cakupannya secara menyeluruh.

Berbagai kegiatan itu beririsan dengan tantangan yang kini dibahas dalam rencana revisi: bagaimana informasi pencegahan dan layanan dapat menjangkau orang dengan latar serta pola interaksi berbeda. Namun, belum ada keterangan bahwa kegiatan edukasi di Yobar atau bagi remaja akan menjadi bagian tertentu dari rancangan perubahan perda.

Upaya lintas sektor juga dibahas dalam konteks penyakit lain. Kantor Berita RMOL Papua melaporkan Pemkab Merauke menggalang kemitraan untuk mendukung eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria pada 2030. Pasific Pos turut memberitakan Wakil Bupati Fauzun menekankan kolaborasi dalam penanganan ketiga penyakit tersebut. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan hubungan langsung antara agenda kemitraan itu dan proses revisi perda, tetapi keduanya sama-sama melibatkan koordinasi antarinstansi.

Belum ada rincian jadwal revisi

Untuk saat ini, rencana perubahan masih berupa proses yang telah dikoordinasikan dan didorong oleh KPA bersama instansi teknis. Belum diumumkan kapan rancangan revisi akan selesai, kapan dibahas lebih lanjut, atau kapan dapat ditetapkan. Pemerintah juga belum menyampaikan apakah akan melibatkan kelompok masyarakat dan lembaga penjangkau dalam pembahasan berikutnya.

Salvator menyampaikan keterangan tersebut di Merauke pada Kamis, 29 Oktober. Cenderawasih Pos memuat rencana revisi itu dalam pemberitaan bertanggal 31 Oktober 2026. Tahap lanjutan yang telah disebut adalah koordinasi dengan Bagian Hukum Setda, sementara isi perubahan masih perlu dirumuskan.

Wartatoday