MBG Jangkau 57 Juta Penerima, Pengawasan Diperketat
MBG telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Pemerintah memperluas layanan sekaligus memperketat pengawasan sanitasi dan menguji sistem prasmanan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026, saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memasuki dua tahun. Penerimanya mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita.
Data per 30 September menunjukkan layanan MBG beroperasi melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Seiring perluasan tersebut, pemerintah menyatakan pengawasan kebersihan dan keamanan pangan ikut diperketat.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga standar sanitasi makanan yang disalurkan kepada penerima.
Perluasan MBG diikuti pengawasan sanitasi
“Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan,” kata Kurnia di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026.
Jumlah penerima yang terus bertambah membuat mutu layanan menjadi perhatian penting. Jangkauan luas menuntut pengelolaan makanan yang memperhatikan kebersihan dan keamanan, sementara SPPG menjadi titik layanan yang menjalankan program di berbagai daerah.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah merealisasikan Rp153,2 triliun untuk MBG hingga 30 September 2026. Nilai tersebut setara 66,9 persen dari alokasi APBN sebesar Rp229 triliun.
Pemerintah menargetkan cakupan yang lebih besar pada tahun berikutnya. Pada 2027, MBG diproyeksikan melayani 72.464.886 orang, terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
SPPG baru menjangkau wilayah kepulauan
Perluasan program juga diarahkan ke daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), termasuk kawasan kepulauan yang memiliki tantangan geografis. Salah satu penambahan fasilitas dilakukan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Pada 14 Oktober 2026, BGN meresmikan sembilan SPPG baru di kabupaten tersebut. Fasilitas itu meliputi SPPG Sedanau 2 (Segeram), Mekar Jaya, Binjai, Batu Berian, Teluk Buton, Pulau Laut, Sabang Mawang, Sededap, dan Selading.
Dengan penambahan itu, jumlah SPPG di Natuna mencapai 14 unit, termasuk fasilitas yang telah beroperasi sebelumnya. Keberadaan titik layanan tambahan di wilayah kepulauan dinilai penting untuk mendukung penyaluran makanan kepada kelompok penerima manfaat.
Langkah tersebut mencerminkan upaya memperluas infrastruktur MBG di luar kawasan yang aksesnya relatif mudah. Distribusi dan konektivitas menjadi tantangan tersendiri ketika layanan harus menjangkau wilayah kepulauan.
Sistem prasmanan masih dalam tahap uji coba
BGN juga menguji cara penyaluran MBG melalui sistem prasmanan di sejumlah sekolah dan daerah. Program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan mekanisme prasmanan menjadi salah satu pendekatan yang kini dicoba dalam pelaksanaannya.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan uji coba masih berada pada tahap percontohan. Pelaksanaannya mencakup sejumlah wilayah, antara lain Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan beberapa daerah 3T.
Menurut Sudaryono, pengujian bertahap diperlukan untuk menemukan kendala operasional dan menyiapkan penanganannya sebelum mekanisme tersebut diperluas. BGN ingin mengevaluasi pelaksanaan awal terlebih dahulu, kemudian menambah jumlah SPPG yang menerapkan sistem itu secara bertahap.
“Kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap,” ujar Sudaryono. Ia menyebut penambahan dapat dilakukan setelah evaluasi, dari tahap awal menuju 500, 1.000, hingga 1.500 SPPG.
BGN menargetkan 5.000 SPPG menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Pencapaian target itu akan bergantung pada evaluasi pelaksanaan awal dan kesiapan layanan di tiap wilayah.
Di tengah perluasan penerima dan fasilitas, pengawasan sanitasi serta kesiapan operasional tetap menjadi bagian penting dari pengembangan MBG. Target tahun 2027 menunjukkan cakupan program masih akan bertambah, sehingga konsistensi mutu layanan menjadi hal yang perlu dijaga seiring bertambahnya jangkauan.
