Perpanjang STNK Tanpa KTP Lama: Syarat di Banten dan Sumut

Warga Banten dan Sumatera Utara dapat membayar pajak tahunan kendaraan tanpa KTP pemilik lama. Syaratnya berbeda, tetapi pemohon tetap wajib berkomitmen melakukan balik nama.

perpanjang-stnk-tanpa-ktp-lama-banten-sumut

Pemilik kendaraan bekas di Banten dan Sumatera Utara kini dapat membayar pajak tahunan dan mengesahkan STNK tanpa membawa KTP pemilik lama. Namun, kemudahan perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama ini merupakan kebijakan di tingkat provinsi, bukan aturan yang otomatis berlaku di seluruh Indonesia. Wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan berkomitmen mengurus balik nama.

Di Banten, relaksasi berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2026 di seluruh layanan Samsat provinsi tersebut. Sementara di Sumatera Utara, kebijakan serupa mulai diterapkan pada 30 April 2026. Persyaratan di kedua daerah memiliki sejumlah perbedaan, sehingga pemilik kendaraan perlu memeriksa ketentuan yang berlaku di wilayahnya sebelum datang ke Samsat.

Syarat perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama di Banten

Pemerintah Provinsi Banten memberikan kelonggaran bagi wajib pajak yang kendaraannya masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya. Pemohon harus membuat surat pernyataan resmi dan mengisi formulir yang disediakan Samsat. Dalam surat itu, pemegang kendaraan menyatakan dirinya sebagai pengguna terakhir sekaligus bersedia melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada 2027.

Wajib pajak juga harus mencantumkan nomor telepon aktif. Nomor tersebut digunakan petugas Samsat untuk melakukan verifikasi sebagai bagian dari validasi data. Dengan demikian, ketiadaan KTP pemilik pertama tidak menghapus kewajiban pemohon untuk memberikan keterangan dan melengkapi dokumen yang diminta.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah menyebut kebijakan itu sebagai upaya mempermudah pembayaran pajak sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan. Pemprov Banten menyatakan alur pelayanan di Samsat tetap berjalan seperti biasa. Penyesuaian hanya dilakukan pada persyaratan administrasi, tanpa perubahan antrean atau pembukaan loket khusus.

Ketentuan khusus pembayaran PKB di Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, wajib pajak yang kendaraannya belum dibalik nama dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa menunjukkan KTP yang namanya tercantum di STNK. Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis menyampaikan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Kamis, 30 April 2026, untuk memudahkan masyarakat yang telah menerima pengalihan kepemilikan kendaraan.

Persyaratan yang disampaikan Pemprov Sumut meliputi KTP pemilik kendaraan saat ini, STNK asli, serta penandatanganan surat pernyataan berupa permohonan pemblokiran dan komitmen untuk melakukan balik nama pada 2027. Pengalihan kepemilikan kendaraan dapat terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, maupun tukar-menukar.

Sejumlah warga yang mengurus pajak di Sumut mengaku prosesnya berlangsung mudah. Dewi Handayani mengatakan pembayaran yang semula ia bayangkan rumit ternyata selesai dalam lima menit. Diki Rahmansyah juga menyebut petugas memberikan formulir dan melayani pembayaran tanpa meminta KTP pemilik lama.

Balik nama tetap menjadi kewajiban

Kemudahan membayar pajak tahunan bukan berarti kewajiban memperbarui data kepemilikan ditiadakan. Di Banten, kendaraan yang menggunakan relaksasi tanpa KTP pemilik pertama akan masuk dalam sistem pengawasan dan wajib diproses balik nama pada 2027. Pemprov memperingatkan bahwa kendaraan dapat diblokir dalam sistem registrasi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Skema ini memberi waktu bagi pemilik kendaraan untuk tetap membayar pajak meski belum dapat menghadirkan identitas pemilik sebelumnya. Namun, komitmen balik nama menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut. BBN-KB merupakan proses administrasi untuk mengalihkan kepemilikan kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik baru.

Karena ketentuan dapat berbeda antarprovinsi, pemilik kendaraan sebaiknya memastikan persyaratan langsung kepada Samsat setempat sebelum mengurus pembayaran. Bagi warga Banten, batas kebijakan yang diumumkan adalah 31 Desember 2026; di Sumatera Utara, pemohon perlu menyiapkan dokumen sesuai ketentuan daerah. Setelah pajak dibayar, langkah berikutnya tetap memastikan identitas kendaraan tercatat atas nama pemilik yang sebenarnya.

Wartatoday