Suriah Tuduh Israel Dukung Milisi di Suwayda
Menteri Luar Negeri Suriah menuduh Israel memasok senjata dan dana kepada milisi di Suwayda. Damaskus juga mendesak pemulihan perjanjian pemisahan pasukan 1974.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menuduh Israel mendukung milisi bersenjata di Suwayda, wilayah selatan Suriah, dengan memasok senjata dan dana. Dalam konferensi pers di Damaskus pada Rabu, 14 Oktober 2026, ia memperingatkan bahwa dukungan tersebut berpotensi memicu kekacauan dan konflik internal.
Tuduhan itu disampaikan al-Shaibani dalam konferensi pers bersama Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Sabrina Dallafior. Kantor Berita Arab Suriah (SANA) melaporkan pernyataan tersebut, yang juga dikutip Anadolu Agency.
Menurut al-Shaibani, kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di luar kendali pemerintah di Suwayda mendapat dukungan Israel. Ia menilai langkah itu sebagai bagian dari upaya mengacaukan Suriah, meski tuduhan tersebut merupakan pernyataan pemerintah Suriah dan tidak disertai bukti terperinci dalam laporan yang menjadi sumber berita ini.
“Komunitas internasional harus segera menghentikan berbagai tindakan Israel yang mengancam akan menjerumuskan kawasan ini ke dalam kekacauan,” kata al-Shaibani.
Tuduhan Suriah terkait operasi Israel
Al-Shaibani menyebut upaya mengganggu stabilitas Suriah telah berlangsung sejak pemerintahan Bashar al-Assad digulingkan pada Desember 2024. Ia menuding Israel melakukan serangkaian serangan terhadap infrastruktur dan memperluas kehadiran militernya di wilayah Suriah.
Selain itu, pemerintah Suriah menuduh pasukan Israel memindahkan warga secara paksa dan melakukan penangkapan sewenang-wenang. Al-Shaibani mengatakan nasib puluhan warga Suriah yang ditahan belum diketahui secara pasti.
Dalam pernyataannya, ia mendesak semua pihak kembali mematuhi perjanjian pemisahan pasukan 1974. Ia juga meminta agar pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diizinkan menjalankan tugas sesuai perjanjian tersebut.
Al-Shaibani menyatakan Suriah berkomitmen mencapai kesepakatan yang menghormati keamanan dan kedaulatan negara itu. Ia turut meminta Israel terlibat serius dalam negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat (AS), yang menurutnya telah berlangsung selama satu setengah tahun.
“Kami berkomitmen penuh untuk mencapai kesepakatan yang menghormati keamanan dan kedaulatan Suriah,” ujar al-Shaibani.
Perjanjian 1974 dan perluasan kehadiran militer
Perjanjian pemisahan pasukan 1974 menetapkan zona penyangga yang diawasi PBB antara pasukan Suriah dan Israel. Namun, setelah pemerintahan Assad tumbang, militer Israel bergerak menguasai zona penyangga demiliterisasi dan memperluas kehadirannya di wilayah selatan Suriah, menurut laporan tersebut.
Israel telah menduduki sebagian besar Dataran Tinggi Golan milik Suriah sejak 1967. Perubahan situasi di lapangan setelah Desember 2024 membuat isu kehadiran militer dan batas wilayah kembali menjadi bagian penting dalam hubungan kedua negara.
Suriah dan Israel sebelumnya telah mengikuti beberapa putaran pembicaraan yang dimediasi AS. Pembicaraan itu, menurut laporan, diarahkan untuk meredakan ketegangan, menghentikan operasi militer Israel, dan membahas kesepakatan keamanan bersama.
Pada Agustus, delegasi kedua negara bertemu di Yordania dengan mediasi AS. Agenda yang dibahas mencakup penghentian serangan, penangkapan, serta operasi militer Israel. Delegasi Suriah juga mendesak agar pasukan Israel ditarik ke posisi sebelum Desember 2024.
Negosiasi di tengah meningkatnya ketegangan
Pernyataan al-Shaibani memperlihatkan bahwa tuduhan terkait milisi di Suwayda muncul di tengah persoalan yang lebih luas: kedaulatan wilayah, aktivitas militer, dan pelaksanaan perjanjian pemisahan pasukan. Pemerintah Suriah meminta komunitas internasional mengambil langkah untuk menghentikan tindakan yang mereka anggap mengancam stabilitas kawasan.
Namun, negosiasi yang dimediasi AS masih menjadi jalur yang disebut kedua pihak untuk membicarakan pengurangan ketegangan dan keamanan. Kelanjutan pembicaraan serta kepatuhan terhadap perjanjian 1974 akan menjadi penentu penting bagi situasi di selatan Suriah.
